Diposting oleh:

Marginalisasi Ekspatriat

MARGINALISASI EKSPATRIAT

Oleh : Danial Kusumah

     Wikipedia mendefinisikan ekspatriat sebagai seseorang yang tinggal sementara maupun menetap di luar negara di mana dia dilahirkan dan dibesarkan, atau dengan kata lain, orang yang berkewarganegaraan asing yang tinggal di Indonesia, biasanya oleh karena suatu tugas negara atau profesional. Secara hukum, kaum ekspatriat -terutama yang menetap- memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Hak tersebut didukung dengan kepemilikan dokumen istratif kenegaraan yang sama, di Indonesia disebut dengan istilah kartu tanda penduduk (KTP). Orang yang telah memiliki KTP, entah baru atau lama, ras dan suku apapun, imigran maupun penduduk lokal, memiliki kesetaraan di mata hukum. Berhak untuk mendapatkan layanan dan akses serupa yang disediakan pemerintah. Pembedanya hanyalah urusan kemauan dan kemampuan. Seseorang yang mau berkembang memiliki peluang untuk meningkatkan taraf hidupnya. Didukung dengan kemampuan (kompetensi) yang relevan dan mumpuni, ia dapat berakselerasi memperoleh pencapaian yang lebih tinggi.

     Untuk menjamin keadilan sosial bagi setiap golongan, penegakkan-supremasi hukum merupakan sebuah keniscayaan. Supremasi hukum berfungsi melindungi setiap warga negara dari intervensi dan intimidasi pihak manapun, bahkan pemerintah. Sebaliknya, pemerintah menjamin perlakuan yang sama bagi siapapun tanpa memandang ideologi, agama, suku dan/atau ras, serta golongan. Namun banyak praktik yang tidak sejalan dengan idealitas konsepsi tersebut. Perundungan terhadap etnis tertentu, superioritas institusi agama mayor, dikotomi golongan kerap dipertontonkan dan dianggap sebagai proses alamiah. Sehingga cenderung menuai konflik daripada kompetisi. Alhasil, setiap era menciptakan politisi dan koalisi baru dibandingkan lahirnya negarawan dan kabinet tunggal. Golongan yang merasa termarginalkan berupaya survive dengan merebut pasar melalui jaring ekonomi dan politik. Maka, jangan terlalu berharap perubahan apalagi kemajuan. Eksistensi rezim akan berkutat pada atraksi kewenangan dan upaya pelanggengan kekuasaan. Saling jegal, pembunuhan karakter, ujaran kebencian, dibuat alamiah dan dipertontonkan secara ilmiah.

     Lalu bagaimana nasib ekspatriat pada kondisi bangsa seperti ini? Mampu saja tak cukup, apalagi hanya mau. Penduduk lokal sibuk bangun oligarki baru, para ekspat sudah dibuat lemas sejak awal dengan perangkap ideologi. Kemunduran peradaban pun tak terelakkan. Bagaimana pula potensi reaksi yang mungkin dilakukan oleh kaum ekspatriat? Langkah minimumnya yaitu “mengganti KTP”, atau mengorek stabilitas dengan dominasi mekanisme pasar, ikhtiar optimumnya mungkin “menggulingkan” kekuasaan melalui diskursus politik pada ruang publik yang kemudian merembes ke dalam sistem pemerintahan.

     Berkaca kepada sejarah, bangsa ini terjajah ratusan tahun bukan karena lemahnya kemampuan “militer”, akan tetapi terlalu kuatnya pengaruh devide et impera. Kebinekaan yang seharusnya menjadi kekayaan dan kekuatan bangsa, dipartisi secara apik oleh penjajah melalui tawaran pengelolaan sumber daya secara parsial bagi kelompok-kelompok oportunis, secara simultan menjadi pilar-pilar fundamental kekuatan hegemonik kolonial. Menurut Hegel, sejarah bukanlah sembarang deretan peristiwa, tetapi suatu proses yang dapat dimengerti, dikuasai oleh hukum-hukum objektif, yang hanya terpahami dengan memandang sejarah sebagai suatu keseluruhan. Ia bukannya sebuah kisah kemajuan yang uniform (satu arah), tapi suatu proses yang dialektis. Setiap tingkat perkembangannya dikarakterisasi oleh adanya pertentangan antara kekuatan yang bakulawan. Ia hanya merukun kembali dalam suatu sisntesis yang lebih tinggi di tingkat selanjutnya, namun demi menghimpun pertentangan-pertentangan baru. Belajar dari bukti sejarah itu, paradigma pembangunan harus keluar dari perangkap instrumentalisasi pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat menjadi keadilan sosial yang menjamin kesetaraan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

     Arus utama kebijakan sebaiknya ditarik ke kilometer nol, dengan menyepakati -lagi- bahwa falsafah (ideologi) negara kita adalah Pancasila, tidak hanya sebatas pengakuan verbal, tetapi harus termanifestasikan dalam pelbagai tindakan individual (masyarakat) dan komunal (negara/pemerintah). Sila dalam lima panca yang ada tidak boleh serta merta dimaknai sebagai suatu urutan prosedural. Sila kelima (keadilan sosial) -dalam tulisan ini- menjadi starting point bagi negara dalam menyusun dan mengimpelementasikan kebijakan serta program pembangunan. Aktualisasi keadilan dapat mewujudkan kebebasan memeluk kepercayaan (agama), menginisiasi masyarakat yang empati kepada sesama (kemanusiaan), mempererat kesatuan bangsa, serta mendorong partisipasi publik dalam aktivitas pembangunan (musyawarah).

     Untuk meminimalisasi potensi konflik sebagai upaya reaktif dari kaum ekspatriat, narasi besar marginalisasi harus segera dihentikan. Gerakan ini telah mengakar dan menjadi patron dalam dinamika sosial pada ranah organisasi, baik organisasi politik, agama, budaya, sampai ke lembaga pendidikan. Setiap orang memiliki hak asasi untuk merdeka dalam berkembang, berkompetisi dalam ruang profesional, dan terbebas dari intimidasi struktural yang mengungkung kebebasan berekspresi. Hasrat ini mesti terinternalisasi dalam pikiran, ucapan, dan gerakan tiap individu, sehingga memiliki daya dorong yang tinggi apabila dilakukan bersama-sama. Pada akhirnya, kolektifitas gerak akan mempercepat pencapaian tujuan organisasi (negara). Sebaliknya, penyempitan ruang gerak akan menumpulkan kreativitas dan menghambat cita-cita pendahulu yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Fiat Justitia Pereat Mundus

 

Tasikmalaya, 2 September 2021

LPPM

LPPM

Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat

LPMP

LPMP

Pusat Perencanaan dan Penjaminan Mutu

P2B

P2B

Unit Penunjang Pengembangan Bahasa

PTI

PTI

Unit Penunjang Teknologi Informatika